Banggar DPRD Batam Minta Laporan Pemko Batam Terkait Temuan BPK RI

- Kamis, 15 Juli 2021 | 14:04 WIB
IMG-20210715-WA0025
IMG-20210715-WA0025

Batam (HK) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam meminta Pemko Batam untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh terkait adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan segera memberikan laporan secara tertulis kepada DPRD Kota Batam atas tindak lanjut tersebut.

Sebagaimana diketahui, salah satu BPK RI itu adalah temuan rekening titipan penerimaan pajak Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang bukan nomor rekening Kas Daerah (Kesda) Kota Batam di Bank Riau Kepri pada beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh koordinator Banggar DPRD Kota Batam, Aman, S.Pd dalam rapat Paripurna tentang laporan Banggar atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam tahun 2020, Rabu (14/7/2021) di ruang rapat utama DPRD Kota Batam.

"Temuan BPK tersebut diminta untuk tidak lagi terjadi ditahun yang akan datang, sehingga pertanggungjawaban kinerja daerah lebih baik. Kalau ada temuan yang sama pada tahun yang akan datang maka itu akan jadi temuan yang besar," ucap Aman.

Dikatakan Aman, pihaknya juga merekomendasikan kepada Walikota Batam agar bagian keuangan dan bagian barang disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menempatkan orang-orang yang tepat.
Baik secara latar belakang pendidikan maupun kompetensinya.

"Banggar merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai OPD yang bertanggungjawab kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemko Batam untuk membuat program kegiatan pelatihan guna untuk meningkatkan kualitas SDM diseluruh OPD," ujar Aman.

Lanjutnya, pihaknya menyesalkan jamian keselamatan kerja bagi tenaga honorer daerah yang tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini, sementara anggran atas program tersebut telah tersedia di APBD Kota Batam.

"Jika ada kendala dalam pelaksanaannya maka semestinya dapat dicarikan solusinya, sehingga hak-hak keselamatan kerja bagi tenaga kerja honorer daerah dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Ditegaskannya, Walikota Batam harus mengoptimalkan peran dan fungsi inspektorat guna melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi program tahunan sesuai perundang-undangan sistem pengendalian internal dan standar akutansi Pemerintahan.

Sehingga inspektorat dapat melakukan upaya-upaya tidak terjadinya penyelewengan atau ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Melihat kinerja inspektorat saat ini, Walikota Batam tidak ada pilihan lain, agar melakukan peningkatan kualitas SDM dilingkungan inspektorat Kota Batam," pungkasnya. (dam)

Editor: fery haluan

Terkini

BST dan PKH Didistribusikan ke Masyarakat Sagulung

Selasa, 27 Juli 2021 | 12:03 WIB

Tiga Kapolres di Polda Kepri Alih Tugas Jabatan

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:06 WIB

Ditpolairud Polda Kepri Tangkap Tiga Kurir Sabu

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:27 WIB

Soko Pakdul Membagikan Paket Sembako

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:17 WIB
X