Kadin BBK Akan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Pada Pemerintah Pusat Terkait Integrasi K-PBPB BBK

- Sabtu, 27 November 2021 | 07:11 WIB
Ketua Kadin Batam, Kadin Bintan, Ketua Kadin Karimun dan Dewan pertimbangan Kadin Batam saat melakukan pertemuan di Graha Kadin Batam Centre. (damri/haluankepri.com)
Ketua Kadin Batam, Kadin Bintan, Ketua Kadin Karimun dan Dewan pertimbangan Kadin Batam saat melakukan pertemuan di Graha Kadin Batam Centre. (damri/haluankepri.com)

Batam (HK) - Kadin Batam, Bintan dan Karimun (BBK) bakal menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI terkait rencana induk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam, Bintan, dan Karimun.

Rekomendasi itu rencananya bakal disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo dan juga kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat Rapat Pimpinaan Nasional (Rapimnas) Kadin pada 3-4 Desember 2021 mendatang di Bali.

Baca Juga: Ikan yang Ditangkap di Kepri, Transaksinya Harus di Kepri

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk didampingi Ketua Kadin Bintan, Edi Rusman Surbakti, Ketua Kadin Karimun Aprilzal dan Dewan pertimbangan Kadin Batam, Ampuan Situmeang kepada awak media, Jumat 26 November 2021 di Graha Kadin Batam Centre.

Dikatakan Jadi, sejumlah poin yang bakal direkomendasikan itu adalah: pertama, Kadin Batam, Bintan dan Karimun mendorong percepatan implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021, khususnya tentang percepatan pengabungan K-PBPB Batam, Bintan, dan Karimun.

Baca Juga: Gubernur Pastikan Peningkatan Mutu dan Kualitas Guru di Kepri

Kedua, penyusunan atau pembentukan kelembagaan Dewan Kawasan K-PBPB BBK. Sebab berdasarkan pasal 74 ayat 3 pembentukan dewan kawasan tersebut harus dilakukan paling lama 6 bulan sejak PP nomor 41 tahun 2021 itu berlaku.

Sekarang ini sudah lewat waktu, namun tidak ada penjelasan dan atau klarifikasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian apa penyebab terlambatnya penyusunan dan pembetukan kelembagaan Dewan Kawasan PBPB BBK tersebut.

"Kita juga mempertanyakan kepada Kementerian dan lembaga terkait, serta DPR-RI, guna meminta klarifikasi digantungnya pelaksanaan PP nomor 41 tahun 2021 tersebut, serta mempertanyakan maksud dan tujuannya," ucap Jadi.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Apa Penyebab Mahalnya Harga Tiket Pesawat?

Minggu, 7 Agustus 2022 | 08:27 WIB

Bagaimana Cara Menjual Uang Kuno ke Kolektor?

Senin, 1 Agustus 2022 | 08:37 WIB

Berikut Pinjol yang Sudah Kantongi Izin OJK

Senin, 25 Juli 2022 | 07:58 WIB

Berapa Harga Tanah per Meter di Jabodetabek?

Kamis, 14 Juli 2022 | 10:55 WIB

Wow! Uang Kertas Kuno Ini Bernilai Miliaran!

Jumat, 8 Juli 2022 | 09:34 WIB

SKK Migas dan KKKS Dukung Kemajuan Produk Lokal

Selasa, 7 Juni 2022 | 22:14 WIB

Mendag Beri Sinyal Harga Bahan Pokok Naik Lagi

Senin, 18 April 2022 | 13:17 WIB
X