Kadin BBK Akan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Pada Pemerintah Pusat Terkait Integrasi K-PBPB BBK

- Sabtu, 27 November 2021 | 07:11 WIB
Ketua Kadin Batam, Kadin Bintan, Ketua Kadin Karimun dan Dewan pertimbangan Kadin Batam saat melakukan pertemuan di Graha Kadin Batam Centre. (damri/haluankepri.com)
Ketua Kadin Batam, Kadin Bintan, Ketua Kadin Karimun dan Dewan pertimbangan Kadin Batam saat melakukan pertemuan di Graha Kadin Batam Centre. (damri/haluankepri.com)

Baca Juga: Bola Mania! Berikut Jadwal Premier League Pekan Ini, 27-28 November 2021

Dikatakan Jadi, rekomendasi ketiga adalah penyusunan dan pembentukan dewan kawasan PBPB BBK itu adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan daya saing K-PBPB Batam, Bintan, dan Karimun.

Keempat, dengan terlambatnya penyusunan dan pembentukan kelembagaan Dewan Kawasan PBPB BBK versi PP No. 41 Tahun 2021 tersebut, telah terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan juga evaluasi terhadap kegiatan di K-PBPB-BBK.

Sehingga usaha untuk membangkitkan kembali kegiatan pengembangan investasi mengalami kendala regulasi yang tidak berkepastian.

Baca Juga: SKK Migas Sumbagut Berikan Penghargaan pada Gubernur Kepri

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Bintan Edi Rusman Surbakti mengatakan, pihaknya juga mendukung pengabungan KPBPB tersebut, apalagi juga akan dibangunnya jembatan Batam ke Bintan. Sehingga integrasi ini sangat diperlukan.

"Agar segala yang menyangkut tentang kepabeanan sudah tidak lagi menjadi halangan yang berarti lagi. Kami berharap hasil kesepakatan rapat Kadin BBK ini bisa dibawa kearah yang lebih tinggi lagi supaya mendapat hasil keputusan yang lebih baik lagi untuk kedepannya," ujar Edi.

Sementara itu, Ketua Kadin Karimun, Aprilzal menyampaikan, Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara maju, maka barometer Provinsi Kepri bukan Jakarta atau Bandung, namun barometernya adalah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Baca Juga: Menang 4-1 Atas Myanmar, Modal Timnas Jelang Piala AFF

"Kita adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang cukup maju itu. Jika kita terpecah-pecah maka kita tidak akan maju dan regulasi juga akan sulit. Di Karimun itu daerah FTZ nya tidak menyeluruh, padahal masih satu pulau," ujar Aprilzal.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Mendag Beri Sinyal Harga Bahan Pokok Naik Lagi

Senin, 18 April 2022 | 13:17 WIB

Beri Program Early Bird, Bakota Park Mulai Dipasarkan

Selasa, 15 Februari 2022 | 19:51 WIB

One Avenue Batam, Cicil 60x, Cuma Rp5jutaan

Senin, 14 Februari 2022 | 20:56 WIB
X