SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Industri Hulu Migas di Wilayah Sumbagut

Batam (HK) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kembali memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan (stakeholder) industri hulu migas di area operasi Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Selasa (7/6/2022) di Radisson Hotel Batam.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Surabaya, Batam, Sorong, Balikpapan dan Palembang.

Masing-masing mewakili area operasi SKK Migas yakni di Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa); Sumbagut; Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).

Kegiatan ini sejalan dengan upaya SKK Migas yang sejak 2015 terus mendorong kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri untuk mencapai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri hulu migas dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan, SKK Migas terus berupaya meningkatkan TKDN dalam sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi kerja sama bisnis antara pelaku industri migas lokal, nasional dan KKKS.

"Sektor hulu migas akan terus konsisten dalam mendorong industri-industri penunjang lokal untuk tumbuh dan semakin berkembang, sehingga peran mereka di dalam perekonomian nasional dan daerah semakin meningkat,” ujar Rudi.

Dikatakan Rudi, SKK Migas terus berkomitmen menciptakan efek berganda industri hulu migas terhadap sektor-sektor lainnya, sehingga terbangun kapasitas nasional yang memiliki daya saing untuk merealisasikan visi bersama.

Yakni meningkatkan produksi migas nasional 2030 sebesar 1 juta barel minyak per hari (MBOPD) dan gas sebanyak 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).

"Hal tersebut juga sejalan dengan program pembinaan lingkungan yang merupakan bagian dari program G-20," ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi, mengatakan dalam forum tersebut SKK Migas menyampaikan kebijakan dan regulasi-regulasi terbaru yang berhubungan dengan aktivitas usaha industri hulu migas.

Yang tak kalah penting, para pelaku industri hulu migas serta industri penunjangnya dapat saling bertemu dalam forum ini dan mereka dapat memanfaatkan peluang terkait pengadaan barang dan jasa hulu migas.

"Ini juga merupakan salah satu fungsi SKK Migas, yaitu menjadi business matchmaker (biro jodoh) bagi industri-industri terkait,” kata Erwin.

SKK Migas, tegas Erwin, terus berupaya mendekatkan para pelaku usaha daerah untuk ambil bagian sebagai penunjang industri hulu migas, sekaligus mendorong peningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku usaha di daerah untuk terlibat lebih jauh di aktivitas industri hulu migas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, SKK Migas di Kepri sudah memenuhi belanja komponen produk dalam negeri sebanyak 60 persen, hal ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.