Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN

- Rabu, 9 Juni 2021 | 09:28 WIB
(internet)
(internet)

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6.

Sebagai informasi, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.

Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Kendati demikian, dalam draf yang diterima redaksi, belum ada rincian spesifik soal jenis jasa yang termasuk dalam objek barang kena pajak baru tersebut.

Dalam ayat (3) Pasal 4A, hanya ada tambahan penjelasan soal jasa kena pajak baru yang tidak dikenakan PPN, yakni jasa keagamaan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering.

"Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah," tulis ayat (3) Pasal 7A draf tersebut.

Dilansir CNNIndonesia.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor ditanya soal poin-poin perubahan dalam draf revisi UU KUP tersebut. Namun, ia masih enggan berkomentar banyak.

"Sementara ini kami masih menunggu pembahasan terkait hal-hal di dalam RUU KUP tersebut. Harap maklum," tandasnya. *

(sumber: cnnindonesia.com)

Editor: fery haluan

Terkini

Pemko Batam Hapus Denda Pajak Bagi Pelaku Usaha

Kamis, 23 September 2021 | 15:51 WIB

Di Daerah Ini Anak-Anak Boleh Masuk Mal

Selasa, 21 September 2021 | 13:36 WIB

Harga Emas Antam Rp917.000/Gram Hari Ini

Senin, 20 September 2021 | 09:02 WIB

PPKM Berakhir Hari Ini, Ini Harapan APPBI

Senin, 13 September 2021 | 11:23 WIB

Berikut Harga Emas Antam, Senin (13/9/2021)

Senin, 13 September 2021 | 09:17 WIB

Wow! Jersey MU Ronaldo Lebih Laku dari Jersey PSG Messi

Minggu, 12 September 2021 | 07:43 WIB

Berikut Harga Emas Antam, Senin (6/9)

Senin, 6 September 2021 | 09:33 WIB

Berikut Harga Emas Antam Hari Ini

Jumat, 3 September 2021 | 09:49 WIB

Berikut Harga Emas Antam Hari Ini

Senin, 30 Agustus 2021 | 09:30 WIB

Maskapai Ini Bangkrut di Tengah Pandemi

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 14:54 WIB

Juli 2021, Uang yang Beredar Capai Rp7.149 T

Rabu, 25 Agustus 2021 | 12:59 WIB

Berikut Daftar Harga Emas Antam per 24 Agustus 2021

Selasa, 24 Agustus 2021 | 10:29 WIB

Sandiaga Minta PHRI Bersiap. Soal Apa?

Senin, 23 Agustus 2021 | 11:28 WIB

Gubernur Dukung Gebyar Melayu Pesisir Seri-2

Senin, 23 Agustus 2021 | 10:34 WIB

Sari Dwi Mulyawaty Nakhodai HIPMI Kepri

Minggu, 22 Agustus 2021 | 09:39 WIB
X