Gubernur Kepri dan Menteri ATR Hadiri Rakor GTRA Terintegrasi Provinsi Kepri

- Kamis, 2 September 2021 | 07:05 WIB
(humaspemprovkepri)
(humaspemprovkepri)

Bintan (HK) - Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil ingin semua pemangku kepentingan mengubah pola pikir khususnya pengambil kebijakan. Terkait masyarakat tradisional yang tinggal di atas air dan tidak dapat memperjuangkan hak atas asetnya karena terbentur aturan.

"Kehadiran negara salah satu fungsinya adalah mensejahterakan rakyat. Kita harus dapat memberikan diskresi-diskresi khusus untuk pemberian hak terhadap masyarakat yang tinggal di sisi perairan yang selama ini hak asetnya tidak sejelas masyarakat yang tinggal di wilayah daratan," kata Menteri Sofyan yang hadir secara virtual pada Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi, Rabu (1/9).

Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad hadir langsung bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra dan Kakanwil ATR/BPN Kepri, Askani. Serta Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Kakanwil ATR/BPN se-Indonesia serta Tim GTRA se Kepri hadir melalui video conference.

Pemukiman di atas perairan pesisir merupakan salah satu isu utama yang diangkat dalam rakor yang diinisiasi Kanwil ATR/BPN Kepri ini selain pelepasan kawasan hutan, penataan aset pulau-pulau kecil terluar dan permasalahan transmigrasi di Natuna, Lingga dan Anambas.

Menteri Sofyan ingin agar rakor ini dapat menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan laten masyarakat yang tinggal di atas air di Kepri. Yang tidak memiliki hak atas asetnya.

"Dengan kejelasan hak aset, akan memberikan akses perbankan yang juga akan membuka potensi peningkatan kesejahteraannya," ujar Menteri Sofyan.

Sementara itu Gubernur Kepri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas atensi Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Staf Presiden, Wamen ATR/BPN, Jajaran Kementerian Lembaga yang ikut andil dalam Rakor GTRA Terintegrasi ini.

"Rakor GTRA Terintegrasi dan Diskusi Publik Road To Wakatobi ini merupakan komitmen kita dalam penyelesaian segala permasalahan hak aset masyarakat yang ada di Provinsi Kepri," ujar Ansar Ahmad.

Gubernur Kepri menekankan bahwa masyarakat Kepri yang sebagian besar berasal dan bermukim di wilayah pesisir, mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diakui eksistensinya.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Program Kepri Terang Terus Digesa

Jumat, 15 Oktober 2021 | 14:22 WIB

Kesebelas Kalinya Kepri Raih Penghargaan APE

Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:55 WIB

Adi Prihantara Calon Kuat Sekdaprov Kepri

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:36 WIB

Wagub Kepri Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Jumat, 1 Oktober 2021 | 20:54 WIB
X