PSDKP Batam, DPPK, dan BPK RI Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 19:07 WIB
Tim dari PSDKP kota Batam, BPK RI dan DPPK Pantau Pulau-Pulau Kecil di Kepri. (istimewa)
Tim dari PSDKP kota Batam, BPK RI dan DPPK Pantau Pulau-Pulau Kecil di Kepri. (istimewa)

Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).

Kepada awak media ini, Kepala Pangkalan PSDKP Kota Batam, Salman Mokoginta mengatakan, bahwa Permen 28 Tahun 2021 tersebut melindungi kepentingan masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional serta masyarakat pesisir dan memberikan kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut.

Baca Juga: Rossa dan Afgan di New York, Apa Komentar Netizen?

Aturan tersebut dikatakan juga menjadi acuan perolehan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), strategi dalam menerapkan ekonomi kemaritiman, serta alat kendali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Jadi, para pemangku kepentingan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut nantinya akan diberikan izin dalam bentuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi pelaku usaha dan dalam bentuk Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut bagi pemerintah/pemerintah daerah," terangnya Salman, Rabu (27/10/21) siang kemarin.

Baca Juga: Kalahkan Preston 2-0, Liverpool ke Perempatfinal Carabao Cup

Lanjutnya lagi, hal ini merupakan tindak lanjut kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menetap wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Oleh karena itu, PSDKP kota Batam sebagai UPT Pengawasan akan mendorong pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan seperti izin lokasi untuk mengajukan ijin KKPRL terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Permen KP 28 tahun 2021.

Baca Juga: Siapa Pengganti Koeman di Barcelona?

"Apabila telah dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi tidak dilaksanakan/diindahkan oleh pelaku usaha usaha maka sesuai dengan UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana," katanya kembali.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Bayar Pajak, Gratis Cek Kesehatan

Senin, 24 Januari 2022 | 16:37 WIB

Damac Group Dubai Bakal Bangun Data Center di Batam

Jumat, 14 Januari 2022 | 11:49 WIB

Wagub Kepri Serahkan Bantuan Minyak Goreng

Jumat, 14 Januari 2022 | 08:02 WIB

Kantor DPRD Batam Terbakar

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:28 WIB
X