LSM, OKP dan Ormas Minta Gubernur Kepri Cabut IUPJL PSWA Pulau Rempang

- Senin, 29 November 2021 | 20:39 WIB
 Puluhan pengurus LSM, OKP, Ormas dan mahasiswa saat melakukan pernyataan sikap bersama terkait IUPJL PSWA pada hutan produksi di Pulau Rempang. (damri/haluankepri.com)
Puluhan pengurus LSM, OKP, Ormas dan mahasiswa saat melakukan pernyataan sikap bersama terkait IUPJL PSWA pada hutan produksi di Pulau Rempang. (damri/haluankepri.com)

Adapun alasannya adalah keputusan Gubernur Kepri yang dikeluarkan itu diduga syarat dengan kepentingan karena dikeluarkan pada saat Gubernur Kepri sedang dijabat oleh Plh Gubernur Arif Fadillah (Masa jabatan Plh itu mulai 12 - 18 Februari 2021. Keputusan ditanda tangani pada 17 Februari 2021.)

Dalam keputusan Gubernur Kepri itu terjadi kelalaian administrasi, yaitu penulisan tahun dalam nomor keputusan ditulis tahun 2021 sedangkan penulisan tahun dalam penetapan dan tanda tangan Keputusan ditulis tahun 2020.

Baca Juga: Dikeluarkan Aturan Baru Perjalanan Internasional Cegah Varian Omicron Masuk Indonesia. Berlaku Hari Ini

"Artinya penetapan dan tanda tangan pada tanggal 17 Februari 2020 sedangakan permohonan surat dari PT Vila Pantai Mutiara baru pada tanggal 5 Februari 2021, jadi surat keputusan lebih dulu dikeluarkan satu tahun dari pengujuan surat," ucap Andi.

Disampaikan Andi, dalam Keputusan Gubernur Kepri perihal memperhatian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat penilaian atas permohonan IUPJL PSWA atas nama PT Vila Pantai Mutiara pada 16 Desember 2019.

Sedangkan surat permohonan PT Vila pantai Mutiaran itu baru diajukan pada 5 Februari 2021 tentang permohonan penerbitan IUPJL PSWA.

Baca Juga: Cegah Varian Baru Covid-19, Indonesia Larang Masuk Pelancong dari 8 Negara di Afrika

"Dalam keputusan Gubernur Kepri itu tidak ada pertimbangan teknis Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Provinsi Kepri. Jadi diduga dalam penerbitan izin itu tidak melengkapi persyaratan perizinan yang amanatkan," ujarnya.

Pernyataan sikap ketiga, diduga PT. Villa Pantai Mutiara itu telah melakukan pengerusakan atau pengundulan hutan produksi di lokasi tersebut, karena luas area yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak seluas 19,17 hektar dari total yang diberikan seluas 191, 78 hektar.

Keempat, mendesak Gubernur Kepri dan Dinas terkait agar menyampaikan kepublik secara terbuka bukti-bukti dokumen persyaratan perizinan yang telah dipenuhi oleh PT. Villa Pantai Mutiara.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Pekerjaan Proyek Infrastruktur di Batam Digesa

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:47 WIB

Warga Nantikan Air Mancur di Jalan Bundaran

Rabu, 11 Mei 2022 | 06:12 WIB

Gedung SPC Batam Dikelola oleh BP Batam

Rabu, 4 Mei 2022 | 09:37 WIB

HM Rudi Komitmen Cegah Korupsi di BP Batam

Rabu, 4 Mei 2022 | 09:19 WIB
X