Kuasa Hukum Minta Penangguhan Penahanan Tokoh Masyarakat Melayu Ahmad Mipon

- Kamis, 2 Desember 2021 | 10:24 WIB
Sidang pertama tokoh masyarakat Melayu Ahmad Mipon di PN Batam. Rabu 1 Desember 2021. (damri/haluankepri.com)
Sidang pertama tokoh masyarakat Melayu Ahmad Mipon di PN Batam. Rabu 1 Desember 2021. (damri/haluankepri.com)

Batam (HK) - Kuasa hukum Direktur PT. Tiara Mantang, Ahmad Mipon minta penangguhan penahanan untuk kliennya. Permohonan tersebut disampaikannya langsung dalam sidang pertama pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu 1 Desember 2021.

Alasan dari pengajuan penangguhan penahan itu adalah karena masalah kemanusiaan, sebab salah satu dari anak terdakwa saat ini sedang sakit dan dia juga mengalami penyakit diabetes dan sekarang badan mengurus. Selain itu terdakwa adalah seorang pengusaha, tentunya dia perlu untuk menjalankan usahanya.

Seperti diketahui terdakwa Ahmad Mipon yang berumur 56 tahun itu merupakan salah satu tokoh melayu asli dari pulau Mantang Provinsi Kepri. Dia juga merupakan salah satu pengerak untuk perjuangan terbentuk Provinsi Kepri dari Provinsi Riau.

Baca Juga: Liverpool Sikat Everton 4-1, Salah Jadi Bintang

"Permintaan penagguhan penahanan itu sudah diajukan sejak dilakukan penyelidikan secara resmi dan secara tertulis, namun sampai saat ini tidak juga ada jawaban, ada apa ini sebenarnya," ucap Ispandir Hutasoit selaku kuasa hukum Ahmad Mipon setelah melakukan sidang pertama tersebut.

Dikatakan Ispandir, permasalahan kliennya itu adalah terkait masalah lahan di pasar Melayu yang berada di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Permasalahan awalanya terjadi sejak tahun 2000 lalu.

Baca Juga: Awet

Dimana terdakwa Ahmad Mipon pada awalnya berniat untuk memajukan perekonomian pengusaha kecil pribumi dengan mendirikan pasar untuk masyarakat kecil pribumi.

Namun, pada perjalanannya niat mulia dari terdakwa yang merupakan salah seorang tokoh Melayu dan sekaligus pengusaha harus berujung dengan masalah pidana.

Permasalahan berawal terdakwa Ahmad Mipon yang saat itu selaku ketua LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) di daerah setempat mengajukan bersama anggotanya sebidang tanah kepada BP Batam.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Petugas Rutan Kelas IIA Batam Vaksinasi Booster

Kamis, 27 Januari 2022 | 12:54 WIB

Bayar Pajak, Gratis Cek Kesehatan

Senin, 24 Januari 2022 | 16:37 WIB

Damac Group Dubai Bakal Bangun Data Center di Batam

Jumat, 14 Januari 2022 | 11:49 WIB

Wagub Kepri Serahkan Bantuan Minyak Goreng

Jumat, 14 Januari 2022 | 08:02 WIB

Kantor DPRD Batam Terbakar

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:28 WIB
X