Karimun (HK)-Kebijakan pemerintah melarang seluruh ekspor batubara terhitung sejak 1 Januari 2022 tidak mempengaruhi kebutuhan batubara di PLTU Tanjungsebatak, Karimun.
"Kebijakan larangan ekspor batubara itu tidak berpengaruh ke PLTU Karimun," ujar Manajer PLN Unit Layanan Palanggan (ULP) Tanjungbalai Karimun, Jaswir, Senin, 3 Januari 2022.
Jaswir mengatakan, kebutuhan batubara untuk PLTU Tanjungsebatak tidaklah banyak, jadi tidak begitu berdampak karena kebijakan pemerintah itu.
Dia menyebut, dampak yang paling dirasakan oleh kebutuhan batubara di daerah Jawa yang memang memiliki tingkat kebutuhan cukup besar.
Untuk kebutuhan batubara di PLTU Tanjungsebatak, Jaswir menyebut hanya sekitar 10 ribu ton per bulan.
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.
Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini akan berlaku hingga 31 Januari 2022.
Dikutip dari Kontan, kebijakan larangan ekspor batubara ini dikeluarkan melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Mineral dan batubara, Ridwan Djamaluddin pada 31 Desember 2021.
Salinan surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021.
Surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara ditujukan kepada tiga pihak, pertama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri; kedua Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Ketiga Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sebagai otoritas terkait dengan larangan ekspor. (ham)
