KSOP Khusus Batam Gelar Sosialisasi Penetapan Perairan Wajib Pandu

- Kamis, 6 Januari 2022 | 18:05 WIB
Kepala KSOP Khusus Batam foto bersama saat sosialisasi tentang KM 228. (dedi/haluankepri.com)
Kepala KSOP Khusus Batam foto bersama saat sosialisasi tentang KM 228. (dedi/haluankepri.com)

Batam (HK) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam gelar sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 228 Tahun 2021 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 228 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Pelabuhan kota Batam, Provinsi Kepri di Swiss-Belhotel Harbour bay, Kamis (6/1/22).

Kegiatan tersebut pun dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Harry Kriswanto, Direktur Perhubungan diwakili oleh Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal, Capt. Joshua, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Direktur BUP BP Batam Dendy Gustinandar, Penjagaan dan Penegakan Hukum Kantor KSOP Khusus Batam Amir Makbul serta berbagai perusahan pelayaran di Kota Batam.

Baca Juga: 10 WNA Peras Pejabat Negaranya dengan Modus Sex Phone

Kepada wartawan, Kepala KSOP Khusus Batam, Revolindo mengungkapkan, terbitnya peraturan terbaru terkait sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan wajib pandu di Kota Batam guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalulintas di Perairan Batam.

“Perairan Batam awalnya masuk dalam wajib Pandu Kelas III, dengan keputusan Menteri Perhubungan perairan Batam masuk Kelas II. Kita harapkan arus lalu lintas serta diharapkan mengutamakan aspek keselamatan dalam pelayaran,” ujar Revolindo.

Baca Juga: Timnas Indonesia yang Berlaga di AFF 2020 Terima Bonus

Ia juga berharap agar aturan dan regulasi tetap menjadi pedoman dalam tiap aspek kegiatan yang dilakukan, dan dinamika yang telah terjadi ini, dapat menjadi pengalaman untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengambil langkah–langkah antisipatif dalam menghadapi situasi dan kondisi serupa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

“Kami berharap, lalu lintas kapal di perairan Batam menjadi lebih aman, lebih tertib dan pemilik kapal memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan berlayar,” jelas Revolindo.

Sementara, Dendi Gustinandar, Direktur Badan Usaha Pelabuhan mengatakan, dalam peraturan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang penetapan kelas wajib pandu harus ada penyesuaian.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Pekerjaan Proyek Infrastruktur di Batam Digesa

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:47 WIB

Warga Nantikan Air Mancur di Jalan Bundaran

Rabu, 11 Mei 2022 | 06:12 WIB

Gedung SPC Batam Dikelola oleh BP Batam

Rabu, 4 Mei 2022 | 09:37 WIB

HM Rudi Komitmen Cegah Korupsi di BP Batam

Rabu, 4 Mei 2022 | 09:19 WIB
X