Revisi Terbatas UU Kelautan Berkolerasi Erat dengan Geografis Kepri

Tanjungpinang (HK) - Kepulauan Riau (Kepri) terpilih sebagai lokasi kunjungan kerja sekaligus lokasi Kegiatan Tim Kerja Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan UU tentang kelautan sangat berkolerasi dengan keadaan geografis Kepri.

"Karena Kepri merupakan provinsi maritim, sehingga materi pembahasan dalam raker ini sangat penting dan penting dalam menyempurnakan tugas dan fungsi kita bersama selaku stakeholder," kata Ansar dalam acara yang digelar di Aula Makogabwilhan 1, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/1/2022).

Baca Juga: Timnas Indonesia vs Timor Leste Digelar 27 dan 30 Januari

Tim Kerja dipimpin oleh Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono menggelar raker dengan tema “Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut Melalui Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.”

Ansar pada kesempatan itu juga menyampaikan Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan akan mengoptimalisasi kedaulatan maritim yang Indonesia miliki. Karena didalamnya akan mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder ke depan agar lebih efektif.

"Selain pengamatan kedaulatan yang menjadi perhatian sungguh-sungguh, juga dapat memberi kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang mengandalkan sektor kelautan," ungkap Gubernur.

Baca Juga: Pengiriman 22 PMI Ilegal Tujuan Malaysia Digagalkan, 2 Pelaku Diringkus

Kemudian Gubernur Ansar berbicara mengenai wawasan kebangsaan yang juga menjadi agenda acara tersebut. Ia mengajak semua untuk tetap waspada agar nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak memudar.

"Founding father sangat menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga, dipelihara, dan dihormati dengan tentunya konsensus bangsa. Maka transformasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan bersama-sama" ujar Gubernur Ansar.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut memaparkan potensi-potensi ancaman kedaulatan dari negara-negara adidaya. Bukan hanya masalah keamanan, namun ada kepentingan ekonomi di situ.

Baca Juga: Siswa SMK Hilang di Laut Galangan Kapal PT Delta Shipyard Sagulung

"Indonesia berada diantara 2 benua dan 2 samudera, secara geopolitik Indonesia pantas diperebutkan secara politik, ekonomi, dan keamanan. Tidak ada cara selain 3 aspek tersebut diperkuat" kata Nono.

Nono juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sudah terkurung dalam posisi gelar militer negara-negara besar. Namun sampai saat ini masih tenang-tenang saja.