Sebanyak 23 Sertifikat Tanah Wakaf Diserahkan di Kepri

Senada, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kebijakan perwakafan di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Dia meminta ikrar wakaf harus kontekstual.

Baca Juga: Catat! Jadwal Semifinal Liga Champions Minggu Ini: Liverpool vs Villarreal, Man City Jamu Real Madrid

“Masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki legalitas, sehingga perlu sosialisasi. Aset wakaf yang ada belum sepenuhnya terkelola untuk tujuan yang produktif. Tata kelola data wakaf yang dikelola antara ATR/BPN dan Kemenag perlu disamakan sehingga perlu MoU yang mempercepat proses pensertifikasian tanah wakaf. Pada tahun 2022 ATR BPN dan Kemenag sudah menyepakati 23.503 sertifikat tanah wakaf yang akan dituntaskan pensertifikatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin mengharapkan mengoptimalisasi aset wakaf bukan diperuntukkan untuk fasilitas ibadah semata, tetapi untuk mendorong kegiatan sosial yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat.

“Potensi tanah wakaf di Indonesia terus mengalami peningkatan tetapi baru 56% yang sudah disertifikat. Oleh karena itu perlu percepatan. Sementara ketiadaan sertifikat bisa memicu munculnya sengketa yang menyebabkan hilangnya aset wakaf. Dengan sertifikat tanah wakaf, optimalisasi bisa dilakukan,” ujar Wapres.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh ATR BPN dan Kemenag menurut Wapres antara lain, perlu kesepahaman yang benar tentang proses sertifikasi tanah wakaf. Buku saku tanah wakaf bisa dipedomani bersama. Sertifikasi tanah wakaf untuk memproteksi aset wakaf terutama dalam menghadapi sengketa hukum sehingga manfaatnya berkelanjutan. Pengembangan aset wakaf harusnya berbasis digital sehingga terintegrasi. Inventarisasi aset wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga akan muncul public trust. (r)