BP Batam Terima KKRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Rabu, 4 Mei 2022 | 09:31 WIB
(internet)
(internet)


Batam (HK) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyerahkan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf menyebutkan KKRL tersebut ditujukan untuk kegiatan revitalisasi kolam dermaga utara Terminal Peti Kemas Batuampar Batam seluas 23,24 hektare.

Yusuf juga menyampaikan perlunya sinergi antarinstansi pemerintah untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah Batam dan perairan di sekitarnya.

“Sinergi sangat diperlukan khususnya koordinasi data dan informasi penetapan lokasi yang sudah ditetapkan oleh BP Batam sehingga KKP dapat memetakan pengendalian pemanfaatan ruang lautnya,” ungkap Yusuf dalam siaran pers, Kamis 21 April 2022.

Yusuf menambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, KKRL merupakan salah satu perizinan dasar yang wajib dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Disebutkan, Terminal Batuampar yang terletak di Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepri dibangun pada 1971 dan saat ini memiliki status pelabuhan sebagai pelabuhan diusahakan dengan jenis layanan peti kemas, kargo umum, transhipment dan penumpang.

Dalam permohonan KKRL BP Batam disebutkan kegiatan pengerukan kolam pelabuhan bertujuan untuk mendapatkan kedalaman kolam pelabuhan ideal di bawah permukaan laut terendah agar operasional kapal berjalan lancar sehingga aspek keselamatan dan keamanan kapal untuk olah gerak dan bersandar dapat terjamin.

Selain kegiatan pengerukan, lanjutnya, kegiatan pengembangan sesuai Rencana Induk Pelabuhan termasuk pengadaan lahan untuk keperluan lapangan penumpukan lapangan kontainer dengan cara reklamasi.

Sementara itu Aris Majib perwakilan dari BP Batam menyambut baik atas diperolehnya perizinan dasar pengelolaan ruang laut, yang akan digunakan untuk kegiatan seperti reklamasi.

“Ke depannya, semua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh BP Batam akan melalui koordinasi dengan KKP sehingga dapat menjadi sinergi untuk pembangunan Batam yang lebih maksimal,” ucap Aris.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemberian KKPRL dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas yang berisiko tinggi.

Menteri Trenggono mengemukakan, segala aktivitas yang memiliki risiko tinggi, akan diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut, jika dinilai telah sesuai dalam aspek kajian lingkungan. (r)

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pekerjaan Proyek Infrastruktur di Batam Digesa

Jumat, 13 Mei 2022 | 07:47 WIB

Warga Nantikan Air Mancur di Jalan Bundaran

Rabu, 11 Mei 2022 | 06:12 WIB
X