Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI

- Rabu, 11 Mei 2022 | 18:51 WIB
(istimewa)
(istimewa)

Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.

Menurut Eddy, harmonisasi antar perizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah.

“Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir.

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.

“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy. (r)

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Amri Gabung ke Partai Demokrat Kepri

Minggu, 26 Juni 2022 | 17:04 WIB

Masjid Tanjak Ikon Baru Kota Batam

Sabtu, 25 Juni 2022 | 12:44 WIB

Pemko Batam akan Gelar Pasar Murah

Jumat, 24 Juni 2022 | 08:38 WIB

Ditpolairud Polda Kepri Gelar Baksos Religi

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:32 WIB
X