Selama PPKM, Ketua Komisi I DPRD Batam Minta Pelabuhan dan Bandara Diperketat

- Kamis, 22 Juli 2021 | 12:03 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto. (damri/haluankepri.com) (Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto. (damri/haluankepri.com))
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto. (damri/haluankepri.com) (Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto. (damri/haluankepri.com))

Batam (HK) - Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto meminta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, pemeriksaan yang makin diperketat tidak hanya antar Kecamatan ataupun kelurahan saja. Namun yang lebih penting lagi adalah pengawasan masuk dan keluarnya orang di semua pelabuhan dan bandara Hang Nadim.

"Hal itu adalah agar penyebaran Covid-19 di Kota Batam bisa diputuskan sekecil-kecilnya. Caranya memang dengan PPKM itu. Masyarakat mau tidak mau wajib untuk mendukungnya," ucap Budi, Rabu (21/7/2021).

Namun, disisi lainnya kata Budi, ekonomi juga merupakan salah satu garda terdepan untuk masyarakat bisa tetap hidup.

"Jangan juga karena PPKM, lalu pemberlakuanya tanpa mengindahkan yang namanya kebutuhan pokok dari masyarakat itu sendiri," ujar Budi.

Dia juga mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dan target dari diberlakukannya penyekatan-penyekatan itu. Begitu juga apa hasilnya yang didapatkan dari penyekatan itu.

"Realitanya di lapangan penyekatan itu cuma pengalihan jalan saja. Malah kadang jalan yang seharusnya bisa kita tempuh dalam waktu 10 menit, dengan pengalihan jalur yang memaksa untuk putar sana putar sini akhirnya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit," ungkapnya.

Dia menyarankan, sebaiknya pemberlakuan pembatasan itu hanya diberlakukan di pintu masuk - pintu masuk kedatangan ke Batam, seperti di Bandara dan pelabuhan-pelabuhan.

"Kalau di Batam ini kan kesananya laut kesininya laut, beda dengan Pulau Jawa. Seharusnya pemberlakuan pengetatan itu disana, bukan didalam kota seperti saat ini yang pada akhirnya cuma pengalihan jalan saja," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah secara resmi tidak lagi menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terhitung sejak Rabu (21/7/2021).

Pemerintah sekarang memilih istilah PPKM level 4. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19. (dam)

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Jimmi Ho Nahkodai BPD PHRI Provinsi Kepri

Minggu, 26 September 2021 | 12:59 WIB

BP Batam Raih Penghargaan Setoran Pajak Terbesar 2021

Sabtu, 25 September 2021 | 18:46 WIB

Hari Jadi ke-19 Kepri, Momentum Kebangkitan Ekonomi

Jumat, 24 September 2021 | 19:51 WIB

Capaian Vaksinasi Tinggi, Jokowi Apresiasi Batam

Kamis, 23 September 2021 | 12:25 WIB

Rutan Batam Yakinkan Zero HP dan Barang Lainnya

Selasa, 21 September 2021 | 13:46 WIB
X