Anggota DPRD Batam Sarankan Hasil Swab Dari Rumah Sakit Diawasi Ketat

- Kamis, 22 Juli 2021 | 12:10 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. (damri/haluankepri.com) (Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. (damri/haluankepri.com))
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. (damri/haluankepri.com) (Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. (damri/haluankepri.com))

Batam (HK) - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha angkat bicara terkait hasil swab yang dilakukan oleh rumah sakit yang ada di Kota Batam.

"Kita ingin memastikan kepercayaan publik terhadap hasil swab," ucap Utusan kepada haluankepri.com, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya, hal itu juga bertujuan untuk meminimalisir adanya eror terhadap hasil swab yang dilakukan oleh rumah sakit. Sebab selama ini Pemerintah hanya fokus memberikan anggaran terhadap penanganan Covid-19.

Namun, belum ada untuk memastikan hasil-hasil swab yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang mempunyai laboratorium itu adalah absolut 100 persen.

"Banyak keluhan dan komplain dari masyarakat yang kami terima terkait hasil swab itu, awalnya setelah dilakukan pemeriksaan kata pihak rumah sakit tidak Covid-19, namun setelah meninggal dunia dinyatakan positif Covid-19," ujar Utusan.

Maka dari itu, dia akan menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan yang ketat dari hasil sweb yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

Sebab, hingga kini tumbuh dan turunnya kasus covid-19 itu adalah berdasarkan hasil swab yang dilakukan, oleh karenanya harus ada dari tim gugus tugas Covid-19 yang melakukan pengawasannya.

"Harus ada pengawasan yang ketat, terhadap hasil-hasil yang telah diterbitkan rumah sakit. Selama ini kan belum ada terpikirkan, termasuk alat tesnya juga. Sebab banyak kejadian saat diperiksa di klinik A dia positif dan diperiksa di klinik B dia negatif," ungkap ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam itu.

Lanjutnya, sangat banyak masyarakat yang tidak bisa menerima permasalahan seperti itu, tentunya harus ada salurannya juga untuk menguji akurasi itu disamping dengan adanya upaya untuk meminimalisir mobilitas dan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Harus ada pengawasan apakah pengambilan sampelnya sudah tepat, apakah prosesnya sudah standar. Selama ini tidak ada diawasi dan dipercayakan sepenuhnya saja kepada rumah sakit," tegasnya. (dam)

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Jimmi Ho Nahkodai BPD PHRI Provinsi Kepri

Minggu, 26 September 2021 | 12:59 WIB

BP Batam Raih Penghargaan Setoran Pajak Terbesar 2021

Sabtu, 25 September 2021 | 18:46 WIB

Hari Jadi ke-19 Kepri, Momentum Kebangkitan Ekonomi

Jumat, 24 September 2021 | 19:51 WIB

Capaian Vaksinasi Tinggi, Jokowi Apresiasi Batam

Kamis, 23 September 2021 | 12:25 WIB

Rutan Batam Yakinkan Zero HP dan Barang Lainnya

Selasa, 21 September 2021 | 13:46 WIB
X