Menjadikan Prediket WBK/WBBM Bukan 'Stempel' Semata

Oleh: Hatiman, S.H., Pranata Humas di Kepulauan Riau

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai satuan kerja (satker), baru saja dievaluasi sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah satker lainnya.

Meskipun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan pada penilaian periode ini, namun, setidaknya bukan hasil berupa prediket semata yang ingin diraih. Pelajaran lain yang dipetik adalah menuju terciptanya budaya kerja yang meningkat sesuai standar menuju birokrasi kelas dunia.

Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu bentuk akselerasi dalam mencapai sasaran tuntutan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Jika kita menilik pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah menyebutkan Zona Integritas (ZI) adalah prediket yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Sementara itu, Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Selanjutnya, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Mengacu pada Permenpan dan RB tersebut, intinya penguatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada akhirnya setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Prediket ZI menuju WBK/WBBM dipercaya sebagai tonggak awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diproyeksi dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga dan maupun pemerintah daerah.

Dalam kontrak kinerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, selain satker Kanwil Kemenag Kepri yang sudah mengikuti evaluasi pada tahun ini, sejumlah satker dilingkungan Kanwil Kemenag Kepri juga menjadi target calon pilot project WBK/WBBM 2020 – 2024 sebagai berikut, Kantor Kemenag Kabupaten Karimun (2021), Kantor Kemenag Kota Batam (2022), Kantor Kemenag Kabupaten Bintan (2022), Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang (2022), Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Anambas (2022), Kantor Kemenag Kabupaten Natuna (2023), Kantor Kemenag Kabupaten Lingga (2024), Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Batam (2021), Madrasah Aliyah Negeri Kota Batam (2022), Madrasah Aliyah Negeri Kota Tanjungpinang (2022), Madrasah Aliyah Negeri Karimun (2023), Madrasah Aliyah Negeri 1 Natuna (2023), Madrasah Aliyah Negeri 2 Natuna (2023) dan Madrasah Aliyah Negeri Bintan (2023).

Perkembangan ZI menuju WBK/WBBM

Kementerian PAN RB menyebutkan instansi pemerintah yang menyandang prediket WBK/WBBM terus meningkat. Data dua tahun terakhir menunjukkan pada 2020, sebanyak 763 unit kerja mendapatkan prediket WBK dan WBBM dari Kementerian PAN RB. Rinciannya adalah sebanyak 681 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja ditetapkan sebagai WBBM.

Dalam rentang 2016 – 2020, perkembangan serta trend pengusulan unit kerja meningkat pesat dengan total 7.583 usulan. Adapun unit kerja yang telah memperoleh prediket WBK/WBBM sejak 2016 – 2020 sebanyak 1.459 unit memperoleh WBK dan 139 unit kerja telah memperoleh prediket WBBM.