Nataru dan Re-Imagining Life

- Jumat, 24 Desember 2021 | 10:53 WIB
H. Muhammad Nasir. (istimewa) (H. Muhammad Nasir. (istimewa))
H. Muhammad Nasir. (istimewa) (H. Muhammad Nasir. (istimewa))

Untuk itu kebebasan beragama dan berskspresi dibatasi oleh faktor yang lebih penting yang bersifat umum yaitu kepentingan orang banyak.

Pada prinsipnya terdapat dua kebebasan dalam ekspresi beragama yaitu kebebasan pribadi dan kebebasan sosial. Kebebasan pribadi adalah kebebasan beragama dalam hubungannya dengan ketaatan dengan Tuhannya. Sedangkan kebebasan sosial adalah ekspresi beragama yang bersentuhan dengan kehidupan sosial seperti kegiatan mudik umat beragama, seremoni keagamaan seperti Haji dan lain sebagainya.

Kebebasan beragama dan berekspresi dalam momen Nataru harus berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Di sini hak azazi seseorang harus tunduk kepada hak-hak azazi orang banyak.

Kebebasan beragama adalah hak yang diakui dalam hukum internasional dan di semua sistem hak asasi manusia yang ada di dunia. Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan in-ternasional yang terkait dengan perlindungan kebebasan beragama melalui UU No 12 tahun 2005 tentang peratifikasian ICCPR. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.

Kedua: menangani konflik normatif dengan bijak. Konflik mengandung spektrum yang sangat luas. Dilihat dari bentuknya, konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan ideologi politik, agama dan keyakinan, ekonomi, dan faktor primordial.

Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara negara dengan masyarakat, seperti separatisme dan terorisme. Kesemuanya dapat mengganggu kestabilan sosial berbangsa dan beragama.

Disamping itu terdapat konflik lain yang juga dapat mengganggu kestabilan social dalam kehidupan beragama yaitu konflik normatif. Konflik normatif adalah konflik argumentatif yang menjadi isu publik terkait dengan norma kehidupan sosial agama.

Umpamanya isu-isu gender, isu-isu politik, isu-isu ekonomi yang mana keseluruhan isu-isu tersebut berada dalam perspektif agama (Heiner Bielefeldt dkk: 2021). Isu-isu tersebut sering memberikan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Hubungan sosial menjadi renggang dan bahkan nilai-nilai keakraban akan pudar.

Untuk mengatasi konflik tersebut pemerintah dan tokoh agama harus hadir memberikan solusi. Pemeritah dan tokoh agama harus mampu mengurai dikotomi abstrak antara bebas beragama dengan taat beragama.

Bebas beragama merupakan kebebasan formal berdasarkan undang-undang dan aturan negara sedang taat beragama merupakan kepatuhan spiritual kepada Tuhan yang menjadi kewajiban setiap umat beragama.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Berikut Keutamaan Bertobat yang Perlu Diketahui

Minggu, 3 Juli 2022 | 17:26 WIB

Utama dan Pentingnya Ibadah Qurban

Jumat, 1 Juli 2022 | 18:05 WIB

AlQur'an, Nikmat Paling Besar Bagi Manusia

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:15 WIB

Melangitkan Syukur dengan Berqurban

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:01 WIB

Imam Al-Ghazali Jelaskan Adab Sebelum Tidur

Minggu, 26 Juni 2022 | 07:19 WIB

Siapa Jamaah yang Bisa Dibadalhajikan?

Sabtu, 25 Juni 2022 | 20:53 WIB

Haji Mendekati Allah SWT

Minggu, 19 Juni 2022 | 07:27 WIB

Visi Tranformatif Ibadah Haji Pasca Pandemi

Jumat, 10 Juni 2022 | 18:02 WIB

Kesempatan untuk Bertobat

Selasa, 31 Mei 2022 | 08:45 WIB

Jubah Integritas

Minggu, 29 Mei 2022 | 18:18 WIB

Ulama Turki Ungkap Bahaya Memendam Permusuhan

Minggu, 8 Mei 2022 | 09:18 WIB
X