Tak Terbukti Bersalah, Kuasa Hukum Minta Hakim PN Batam Vonis Bebas Ahmad Mipon

- Selasa, 1 Februari 2022 | 14:48 WIB
Sidang pledoi Direktur PT Tiara Mantang, Ahmad Mipon terkait sengketa lahan pasar Melayu Batu Aji Batam, Senin 31 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Batam. (damri/haluankepri.com)
Sidang pledoi Direktur PT Tiara Mantang, Ahmad Mipon terkait sengketa lahan pasar Melayu Batu Aji Batam, Senin 31 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Batam. (damri/haluankepri.com)

Batam (HK) - Kuasa hukum Direktur PT Tiara Mantang, Ahmad Mipon minta dan memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan dari para saksi dan fakta persidangan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban terkait sengketa lahan pasar Melayu di Kecamatan Batu Aji Kota Batam hanya hubungan keperdataan.

"Begitu juga dengan keterangan dari ahli pidana dan perdata dalam persidangan, masalah itu hanya hubungan hukum terkait perjanjian jual beli," kata Khairul Akbar, SH kuasa hukum dari terdakwa Ahmad Mipon setelah melakukan sidang Pledoi di Pengadilan Negeri Batam, Senin 31 Januari 2022.

Baca Juga: Berikut Cara Ubah Tulisan WhatsApp Jadi Berwarna dengan Mudah

Disampaikan Khairul Akbar, jika misalnya terdakwa lalai menjalankan investasi, maka itu adalah wanprestasi, bukan tindak pidana penipuan atapun kebohongan. Saat terdawak menjual lahan pasar Melayu di Batu Aji itu, hak pengelolaan lahan itu adalah memang terdakwa dan secara hukum dia sah untuk menjual lahan tersebut.

Permasalahan ini hanya muncul ketika ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2017 lalu, setelah adanya putusan itu terdawak tidak pernah lagi memperjual belikan lahan itu.

"Jadi berdasarkan fakta persidangan kita berkeyakinan bahwasanya hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban bukan penipuan atau pidana, ini hanya masuk dalam kategori perdata, " ucap Khairul Akbar.

Baca Juga: Timnas Indonesia Dilanda Badai Covid-19

Ditegaskanya, indikasi yang didakwakan jaksa selaku penuntut umum itu tidak ada ditemukan sama sekali dalam persidangan. Yang didakwakan itu adalah keadaan palsu itu dari mana, karena posisi lahan saat di jual pengelolaannya adalah hak terdakwa.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada Begal Rekening!

Senin, 20 Juni 2022 | 12:55 WIB

Miris! Sejoli Ini Lakukan Aborsi Berulang Kali

Senin, 13 Juni 2022 | 12:17 WIB

MV Dumai Line 5 Terbakar, 1 ABK Tewas

Kamis, 9 Juni 2022 | 09:41 WIB
X