Kuasa Hukum Minta Kejaksaan Batam Segera Eksekusi Putusan Banding dan Keluarkan Ahmad Mipon dari Rutan

- Sabtu, 23 April 2022 | 11:27 WIB
Ade P. Danishwara, SH dari Kantor Hukum APD & Sekutu, kuasa hukum Direktur PT. Tiara Mantang, Ahmad Mipon. (damri/haluankepri.com)
Ade P. Danishwara, SH dari Kantor Hukum APD & Sekutu, kuasa hukum Direktur PT. Tiara Mantang, Ahmad Mipon. (damri/haluankepri.com)

Batam (HK) - Ade P. Danishwara, SH dari Kantor Hukum APD & Sekutu, yang juga selaku kuasa hukum Direktur PT. Tiara Mantang, Ahmad Mipon minta Kejaksaan Negeri Batam untuk segera melakukan eksekusi putusan banding Pengadilan Tinggi Riau, yakni mengeluarkan kliennya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam.

Hal itu sesuai dengan amar putusan banding yaitu melepaskan terdakwa Ahmad Mipon dari tuntutan hukum penuntut umum, memulihkan hak terdakwa Ahmad Mipon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar supaya terdakwa Ahmad Mipon segera dibebaskan dari tahanan.

"Kemaren sore kami sudah berupaya untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi Riau, yakni agar segera Ahmad Mipon dikeluarkan dari rumah tahanan," ucap Ade, Sabtu (23/4/2022).

Baca Juga: MBI Batam Berbagi Takjil Buka Puasa Ramadhan kepada Pengendara

Dikatakan Ade, pihaknya sudah memfollow up putusan banding tersebut ke Pengadilan Negeri Batam pada, Jumat (22/4/2022) kemaren untuk segera mengirimkan salinan putusan banding itu kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Sikap tegas pelayanan dari Pengadilan Negeri Batam lumayan prima, namun pihaknya kecewa dari pelayanan Kejaksaan Negeri Batam, sebab pihak Kejaksaan mengatakan eksekusi tidak bisa dilakukan karena beralasan PTSP sudah tutup, sebab sudah melewati jam kerja.

"Ini sangat lucu, karena dalam rangka upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ternyata pelayanannya hanya sebatas jam kerja saja," ujar Ade.

Tapi katanya, ketika eksekusi penahan, Kejaksaan Negeri Batam bisa dilakukan malam hari, namun pada kasus lain, terkait kebebasan hak asasi manusia untuk bebas hidup merdeka malah tidak bisa dan beralasan hanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan kasi intel, kasi intel mencoba menyambungkan pada kasi Pidum. Kasi Pidum menjawab tidak bisa dilaksanakan kekosongan kantor dan sudah di luar jam kerja. Kasi intel juga menghubungi Kejari, katanya Kejari lagi di Jakarta dan harus menunggu hingga hari Senin," ujarnya.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X