PPKM Mikro di Karimun Libatkan Kades Hingga RT dan RW

- Senin, 12 Juli 2021 | 16:53 WIB

KARIMUN (HK)-Guna mempercepat penanggulangan pandemi covid-19 di Kabupaten Karimun, maka Bupati Karimun Aunur Rafiq menetapkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro atau disebut (PPKM Mikro).

Penetapan PPKM Mikro tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Karimun Nomor: 700/SET-Covid-19/VII/SE-08/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Kabupaten Karimun.

"PPKM Mikro diterapkan di masing-masing kecamatan hingga kelurahan dan desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19 yang disesuaikan dengan kriteria zonasi wilayah di Kabupaten Karimun," ujar Aunur Rafiq.

Berikut penerapan PPKM Mikro di Karimun:

1. Penerapan PPKM berbasis mikro dilakukan oleh setiap Kecamatan dengan melibatkan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan dan karang taruna serta relawan lainnya.

2. Kepada seluruh unsur dan elemen pemangku kepentingan dari kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan/desa lebih mengintensifkan disiplin penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan meliputi :

a. Melakukan sosialisasi terkait penerapan PPKM Mikro kepada masyarakat di masing-masing wilayah kerja.

b. Mengintensifkan penegakan 5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

c. Melakukan penguatan 3T yaitu testing, tracing dan treatment melalui penyiapan dan pemantauan tempat isolasi dan karantina.

d. Mengoptimalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan covid-19 khsususnya dalam pencegahan, testing dan tracing.

e. Mengantisipasi potensi kerumunan yang terjadi selama PPKM Mikro yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan untuk dilakukan upaya pencegahan dan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19 pada hari libur tahun 2021, agar dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Agar melalui masing-masing Camat melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait PPKM Mikro kepada Masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terjadi pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bagi Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mempedomani ketentuan bagi pelaku perjalanan dalam negeri sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah dengan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu;

c. Bagi Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satpol PP agar melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di masing-masing wilayah bersama dengan TNI dan Polri pada hari libur tahun 2021;

d. Kepada Satpol PP, Satlinmas, Serta Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat menganggu
kententraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;

e. Kepada Instansi yang menangani bidang pertanian dan perdagangan agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

4. Kepada seluruh camat maupun unsur intansi terkait agar menindaklanjuti edaran ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur sebagaimana yang disebutkan pada poin 1  terkait PPKM berbasis mikro sebagaimana terlampir.

5. Kepada seluruh camat secara berjenjang hingga ke tingkat Kelurahan/Desa dan RT/RW agar melaporkan kepada Bupati Karimun paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberlakuan PPKM Mikro

b. Pembentukan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19

c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19

6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 hingga 22 Juli 2021 dan akan dievaluasi kembali berdasarkan edaran dari Gubernur Kepulauan Riau dan Inmendagri tentang PPKM berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kearifan lokal di Daerah.

"Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih," pungkas Rafiq. (ham)

Editor: Ilham Sijori

Terkini

Hari Ini Hanya Bertambah 4 Positif Covid-19 di Karimun

Rabu, 22 September 2021 | 11:21 WIB

4.703 orang Sudah Divaksin Lanal Tanjungbalai Karimun

Selasa, 21 September 2021 | 17:36 WIB

Mau Lulus Ujian CPNS? Ini Tips dari Sekda Karimun

Senin, 20 September 2021 | 10:11 WIB

Ini Pesan Kajati Kepri ke ASN Kejari Karimun

Senin, 13 September 2021 | 21:22 WIB

Tugu Adipura Karimun Diresmikan, Ini Arti Tiap Kisinya

Senin, 13 September 2021 | 20:37 WIB
X