Para Tokoh Bangsa Kompak Tolak Putusan Pengadilan Tunda Pemilu!

- Jumat, 3 Maret 2023 | 13:31 WIB
(internet)
(internet)

Para tokoh bangsa kompak menolak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan Pemilu.

Penolakan ini datang mulai dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga petinggi PKS, Tifatul Sembiring dan pakar hukum tata negara yang juga guru besar di Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana.

Mencuatnya penundaan Pemilu ini berawal dari dikabulkannya gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).

"Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakpus.

SBY pun merespon hal itu dengan memperingatkan jangan main api ditengah banyaknya godaan.

Setidaknya SBY menyampaikan dua poin penting terhadap keputusan PN Jakpus tersebut yang disampaikan di Twitter pribadinya, Jumat 3 Maret 2023:

1. Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini. Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat. Apa yg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tdk terjadi sesuatu yg tdk kita inginkan di tahun Pemilu ini *SBY*

2. Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Tapi, ingat rakyat kita. Jangan ada yg bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yg menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country.*SBY*

Sebelumnya, Tifatul Sembiring malah menilai keputusan PN Jakpus merupakan suatu keajaiban.

Petinggi PKS itu merasa heran dan aneh serta keputusan penundaan pemilu ini terkesan mengada-ngada.

Dia menilai secara kewenangan yang memutuskan gugatan pemilu adalah Mahkamah Konsitusi (MK) bukan pengadilan negeri.

Hal ini diungkapkan oleh Tifatul Sembiring melalui cuitan di Twitter pada Kamis 2 Maret 2023 malam.

"Wah...wah...wah...Ada keajaiban apalagi ini. Bukannya kewenangan memutuskan gugatan Pemilu sampai hasil-hasilnya, adalah kewenangan MK. Kok Pengadilan Negeri...? Aya2Wae," tulis dia.

Senada, merespon putusan PN Jakpus tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana menganggap Pengadilan Negeri tidak layak atau tidak mempunyai yurisdiksi untuk menunda Pemilu.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Artikel Terkait

Terkini

Gempa M6,0 Guncang Maluku Barat Daya

Minggu, 4 Juni 2023 | 08:36 WIB

Gempa M4,2 Guncang Wilayah Bengkulu Utara

Jumat, 2 Juni 2023 | 08:28 WIB

DKPP Sidak Soal Masuknya Sapi Ilegal ke Batam

Rabu, 31 Mei 2023 | 09:16 WIB

Gempa M5,3 Guncang Kepulauan Mentawai

Rabu, 31 Mei 2023 | 08:38 WIB

Gempa M5,8 Guncang Maluku Tenggara Barat

Minggu, 28 Mei 2023 | 08:58 WIB

Gempa M4,3 Guncang Pariaman Sumbar

Jumat, 26 Mei 2023 | 08:43 WIB

Johnny G Plate Diberhentikan sebagai Menkominfo

Sabtu, 20 Mei 2023 | 13:17 WIB

Iringan Atlet SEA Games 2023 Disambut Meriah

Jumat, 19 Mei 2023 | 10:52 WIB
X