OTT di Kalsel, KPK Tetapkan Tiga Tersangka

- Kamis, 16 September 2021 | 21:18 WIB
(pikiran-rakyat.com)
(pikiran-rakyat.com)

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketiga tersangka tersebut yakni, Plt Kadis PU pada PUPRT Hulu Sungai Utara, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Maliki (MK) selaku pihak penerima suap. Kemudian, Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH) dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FH) selaku pihak pemberi suap.

Baca Juga: Pejabat Kalsel yang Tertangkap OTT KPK, Diperiksa Intensif

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka MK selaku penerima suap, MRH pihak swasta selaku pemberi, dan FH ini juga pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 15 September 2021, malam.

Baca Juga: Sidang Perdana Eks Penyidik KPK: Begini Cara Stepanus Robin Terima Suap

Dari OTT tersebut, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga suap terkait sejumlah proyek di Hulu Sungai Utara.

Dalam perkaranya, Maliki diduga telah menerima uang sebesar Rp345 juta dari Marhaini dan Fachriadi. Uang itu diduga merupakan komitmen fee 15 persen karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan lelang proyek irigasi di Hulu Sungai Utara.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Bupati Probolinggo dan Suami Ditahan KPK

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP.

Baca Juga: Bupati Bintan Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK Kasus Pengaturan Cukai

Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP.*

(sumber: okezone.com)

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Pasar Bawah Bukittinggi Kembali Terbakar

Rabu, 24 November 2021 | 08:23 WIB

Bagaimana Kabar SBY Pasca Operasi Prostat di Amerika?

Selasa, 23 November 2021 | 09:58 WIB

Arab Saudi Prioritaskan Indonesia untuk Haji dan Umrah

Selasa, 23 November 2021 | 08:53 WIB
X