Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengeluarkan petunjuk perjalanan transportasi udara terbaru.
Kali ini, penumpang pesawat untuk penerbangan di luar Jawa dan Bali bisa menggunakan hasil tes Antigen, tidak harus PCR.
Baca Juga: Simpan Sabu dalam Dubur, Penumpang Tujuan Surabaya-Lombok Ditangkap di Bandara Hang Nadim
Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2021.
Aturan ini merupakan perubahan atas SE Nomor SE 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Berikut Jadwal Pebulutangkis Indonesia di Perempat final French Open 2021 Hari Ini
Penerbitan SE baru tersebut mengacu pada Addendum Kedua SE Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 21/2021.
"SE baru ini berlaku efektif mulai 28 Oktober 2021," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, pada, Kamis, 28 Oktober 2021 di Jakarta.
Baca Juga: Jangan Lupa! Indonesia U-23 vs Australia Hari Ini di Leg II Kualifikasi Piala Asia U-23 2022
SE terbaru mengatur syarat penerbangan di dalam Jawa-Bali serta dari dan ke Jawa-Bali dengan ketentuan, pertama, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama). Kedua, menunjukkan keterangan negatif RT-PCR (sampel maksimal 3x24 jam), sebelum keberangkatan.
Adapun penerbangan antardaerah di luar Jawa dan Bali, calon pelaku perjalanan disyaratkan, pertama, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama). Kedua, menunjukkan hasil negatif RT-PCR (sampel maksimal 3x24 jam) atau hasil negatif RT-antigen (sampel maksimal 1x24 jam), sebelum keberangkatan.
Baca Juga: Dipecat Barcelona, Berapa Pesangon Koeman?
Novie menuturkan, penerbitan aturan baru ini tetap dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan COVID-19.
"Jadi tujuannya untuk melindungi kita semua dari paparan covid-19. Walaupun begitu, ada pengecualian untuk kewajiban menunjukkan kartu vaksin dengan ketentuan yang masih merujuk pada SE 88/2021," ujarnya.
