Kemenag Usulkan Rerata BiPIH Rp69 Juta per Jemaah Haji, Ini Alasannya

- Jumat, 20 Januari 2023 | 08:22 WIB
Menag, Yaqut Cholil Qoumas (kanan) saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023. (istimewa)
Menag, Yaqut Cholil Qoumas (kanan) saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023. (istimewa)

Jakarta (HK) - Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH)) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Usulan ini disampaikan Menag, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi BiPIH sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%).

Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; 2) Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; 3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; 4) Living Cost Rp4.080.000,00; 5) Visa Rp1.224.000,00; dan 6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” ucap Menag di DPR, Kamis (19/1/2023).

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurut Menag, pembebanan BiPIH harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” urai Menag.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masa Depan BRIN Pasca Pilpres 2024

Kamis, 26 Januari 2023 | 09:46 WIB

Gunung Semeru Erupsi 2 Kali Pagi Ini

Rabu, 25 Januari 2023 | 08:29 WIB

Kabar Duka, Pendiri Teater Koma Tutup Usia

Jumat, 20 Januari 2023 | 11:59 WIB

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini

Kamis, 19 Januari 2023 | 07:56 WIB

Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Sulut, BMKG: Hati-hati

Rabu, 18 Januari 2023 | 14:07 WIB
X