Tambangan Bauksit Terus Diselidiki

- Jumat, 2 Agustus 2019 | 05:40 WIB
01-02 Agustus 2019 Tambang Bauksit Terus Diselidiki
01-02 Agustus 2019 Tambang Bauksit Terus Diselidiki

TANJUNGPINANG (HK)- Kejaksaan Tinggi Kepri terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambahan (IUP) bauksit di Bintan. IUP sendiri dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan.

"Kita terus mengumpulkan data dan meminta keterangan sejumlah saksi," ucap Kasi Penkum Kejati Kepri, Ali Rahim Hasibuan SH MH ketika dikonfirmasi Haluan Kepri, Kamis (1/8)

Kendati demikian, Kasi Penkum ini masih enggan merinci proses penyidikan tersebut. Termasuk berapa orang saksi yang telah diperiksa dan kapan penetapan tersangkanya.

"Masih sebatas proses penyidikan umum biasa aja, belum ada perkembangan,"kilah Ali Rahim Hasibuan

Informasi diperoleh sebelumnya, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa belasan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.

Hal lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut

Diduga adanya terjadi permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi. (nel)

Editor: Desain Haluan

Terkini

Catat! Jangan Pernah Dekati Narkoba!

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:19 WIB

Apakah Perceraian Menjadi Keputusan Terbaik?

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:16 WIB

Berliku Jalan untuk Pendidikan Profesi Guru

Minggu, 31 Juli 2022 | 10:57 WIB

Peran Sastra di Era Modern

Selasa, 26 Juli 2022 | 13:34 WIB

Kenapa Burung Sering Hinggap di Atas Kabel?

Jumat, 15 Juli 2022 | 10:52 WIB

Jangan Sia-siakan Keluarga

Jumat, 15 Juli 2022 | 08:43 WIB

Generasi Menulis

Minggu, 5 Juni 2022 | 14:08 WIB

Apakah Proyek Anda Memiliki Risiko?

Rabu, 1 Juni 2022 | 15:09 WIB
X