Oleh: Umar Natuna, Mahasiswa Program Doktor PAI UMM Malang
Kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan, pendidikan dan ekonomi memang tidak bisa diragukan lagi. Berbagai produk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keagamaan telah menjadi soko guru, bukan saja untuk warga Muhammadiyah, melainkan untuk warga bangsa.
Berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat anak usia dini sampai dengan Perguruan Tinggi telah memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan anak bangsa. Berbagai rumah sakit, klinik, dan tenaga dokter dan non medis mengabdikan diri dari sabang sampai merauke.
Demikian juga kajian pemikiran keagamaan yang revolusionor, akomodatif, dan sekaligus mencerahkan telah diwakafkan bagi kemajuan umat dan bangsa. Sehingga pemahaman, pengalaman agama selalu dinamis, progresif dan mampu menjawab berbagai persoalan keumatan.
Selain sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah juga tidak bisa lepas kegiatan politik. Karena agama dan politik adalah bersifat organik, dimana agama menjadi ruh artikulasi politik. Demikian juga berbagai praktik keagamaan memerlukan dukungan atau kekuatan politik.
Berbagai praktik keagamaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan kekuatan politik untuk bisa direalisasikan. Misalnya praktik amalan zakat, wakaf memerlukan dukungan regulasi atau Undang-Undang untuk bisa diaktualisasikan. Regulasi atau undang-undang adalah produk politik.
Karenanya, kaitan Muhammadiyah dan politik tidak bisa dipisahkan. Pertama, bahwa kelahiran Muhammadiyah juga dalam situasi sarat politik. Yakni dalam konteks politik keagamaan, terkait dengan perebutan pengaruh antara kekuatan keagamaan yang ada di Arab dan Nusantara.
Dalam pada itu, politik perlawanan terhadap penjajahan Belanda di tanah air juga mewarnai suasana kelahiran Muhammadiyah. Kedua, serpihan-serpihan pemikiran atau doktrin politik Muhammadyah sangat jelas dan tegas dalam berbagai Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, khittah perjuangan Muhammadiyah, dan berbagai keputusan Tanwir Muhammadiyah.
Dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, jelas dibunyikan, bahwa hidup bermasyarakat adalah sunnah Allah dalam kehidupan manusia di dunia. Sedangkan Kepribadian Muhammadiyah, disebutkan dengan nyata bahwa sifat Muhammadiyah adalah keagamaan dan kemasyarakatan, Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan komponen lain dalam memelihara dan membangun bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Dalam keyakinan dan cita-cita hidup juga ditegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam, dalam rangka melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
Dari sumber dasar Muhammadiyah tersebut dapatlah dikemukakan bahwa, warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian atau ikut berpartisipasi dan tidak boleh pasif atau apatis dalam kehidupan politik. Dalam partisipasi politiknya, warga Muhammadiyah diminta untuk menjalankan politik yang jujur berkualitas dan berkeadaban.
Selain itu berpolitik dalam membela kepentingan agama dan bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Itu artinya, Muhammadiyah memiliki peran politik yang strategis dan penting, selain untuk merealisasikan cita-cita dan perjuangan organisasi, peran politik diperlukan untuk ikut memajukan peradaban bangsa.
Revitalisasi Politik
Persoalan bukan tidak tersedianya doktrin, azas, landasan filosofis bagi warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi politik. Doktrin, azas, landasan filosofis dan bahkan pedoman dasar sudah cukup tersedia. Persoalannya, bagaimana doktrin, azas dan landasan filosofis tersebut direvitalisasi agar dia menjadi kekuatan ideolgis dan sekaligus kekuatan evaluatif bagi warga Muhammdiyah dalam berpolitik.
