Revitalisasi Politik Muhammadiyah, Perspektif Pemilu 2024

- Rabu, 17 November 2021 | 20:16 WIB
Umar Natuna. (haluankepri.com)
Umar Natuna. (haluankepri.com)

Dalam keyakinan dan cita-cita hidup juga ditegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam, dalam rangka melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Dari sumber dasar Muhammadiyah tersebut dapatlah dikemukakan bahwa, warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian atau ikut berpartisipasi dan tidak boleh pasif atau apatis dalam kehidupan politik. Dalam partisipasi politiknya, warga Muhammadiyah diminta untuk menjalankan politik yang jujur berkualitas dan berkeadaban.

Selain itu berpolitik dalam membela kepentingan agama dan bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Itu artinya, Muhammadiyah memiliki peran politik yang strategis dan penting, selain untuk merealisasikan cita-cita dan perjuangan organisasi, peran politik diperlukan untuk ikut memajukan peradaban bangsa.

Revitalisasi Politik

Persoalan bukan tidak tersedianya doktrin, azas, landasan filosofis bagi warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi politik. Doktrin, azas, landasan filosofis dan bahkan pedoman dasar sudah cukup tersedia. Persoalannya, bagaimana doktrin, azas dan landasan filosofis tersebut direvitalisasi agar dia menjadi kekuatan ideolgis dan sekaligus kekuatan evaluatif bagi warga Muhammdiyah dalam berpolitik.

Bahwa sumber ideologis Islam jelas memberikan ruang bagi warga Muhammadiyah untuk mengartikulasikan peran politik, yakni bagaimana menegakkan amar makruf Nahi Munkar. Nah, dalam konteks ini, artikulasi politik lebih diarahkan untuk melahirkan kohesi sosial yang mampu menghadirkan regulasi yang tetap berbijak pada nilai-nilai Islam.

Sedangkan dalam konteks perjuangan politiknya, Muhammadiyah harus merevitalisasi seluruh organ organisasi dan majelis-majelisnya tetap berada dalam posisi mandiri dan netral. Tarikan berbagai politik praktis baik berasal dari luar, maupun dari dalam, yakni berbagai partai politik yang digerakan warga Muhammadiyah seperti PAN, Partai Umat, dllnya.

Muhammadiyah hendaknya lebih mengedepankan politik etik dan gagasan agar ada keseimbangan dalam budaya politik kita. Budaya politik transaksianal, dan menghalalkan segala cara harus diimbangi dengan kekuatan politik etik dan berkeadaban.

Memang memerlukan waktu untuk menyadarkan rakyat dari imbas politik transkasional. Namun, suatu saat budaya politik demikian akan tergilas oleh kekuatan etik dan nilai-nilai keadaban.

Dalam konteks revitalisasi politik, Muhamadiyah hendaknya mengembalikan hubungan agama dan negara dalam kerangka pemikiran yang organik, bukan sekular. Dengan mengembalikan integrasi agama dan negara, maka Islam akan terus mampu hadir memberikan cetak biru terhadap berbagai produk politik dan kehidupan masyarakat lainya.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Berikut Tiga Nama Kandidat Capres Nasdem

Sabtu, 18 Juni 2022 | 14:26 WIB

Anies Baswedan Dilirik Nasdem untuk Jadi Capres

Minggu, 29 Mei 2022 | 13:20 WIB

Asnah Nakhodai DPD Partai Demokrat Kepri

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:27 WIB

PPP Tanjungpinang Gelar Silaturahmi Kader 2021-2026

Kamis, 30 Desember 2021 | 08:34 WIB

Emansipasi dan Pengarusutamaan Gender

Selasa, 21 Desember 2021 | 15:07 WIB

PAW DPRD Lingga, Simarito Gantikan Jimmy AT

Sabtu, 6 November 2021 | 06:36 WIB

Ruslan Ali Wasyim Digantikan oleh Rahman di DPRD Batam

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:28 WIB
X