Emansipasi dan Pengarusutamaan Gender

- Selasa, 21 Desember 2021 | 15:07 WIB
Agustar. (istimewa)
Agustar. (istimewa)

Oleh: Agustar, Pengamat Sosial Politik, Tenaga Ahli DPR RI

Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan instrumen strategis yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam bentuk kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga terciptanya keadilan gender berupa situasi dan kondisi untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Inilah inti instrumen PUG yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.

Lantas bagaimanakah kedudukannya dengan gerakan emansipasi? Mungkinkah PUG dan emansipasi bisa bersinergis untuk mengikis diskriminasi gender? Atau malah sebaliknya, gerakan emansipasi justru bertentangan dengan spirit yang ingin diemban PUG, sehingga PUG sebenarnya dapat melemahkan gerakan emansipasi?

Kekeliruan Terhadap Gender

Emansipasi telah lama dipahami sebagai gugatan kaum perempuan atas kesetaraan gender dalam konteks kaum perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki harus setara dalam hak dan kedudukannya di ranah publik. Gerakan emansipasi sesungguhnya tanpa sadar telah memposisikan laki-laki secara konotatif berada pada level superior dan kaum perempuan pada level inferior.

Baca Juga: Nasi Padang

Dengan kata lain, gerakan emansipasi pada hakikatnya mempertegas pengakuan atas superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam relasi-relasi sosial masyarakat. Barangkali untuk menjawab lengking resonansi emansipasi kaum perempuan inilah PUG hadir membawa semangat non-diskriminatif atas gender.

Kalau kita simak, gerakan emansipasi sendiri dalam perjalanannnya mengalami benturan di sana-sini, kalau tidak boleh dikatakan terseok-seok dalam mengemban misinya. Indikator sederhananya adalah masih belum proporsionalnya antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan mengakses dan menduduki institusi-intitusi civil society. Meskipun sudah banyak kebijakan dan tindakan afirmatif yang dibangun untuk privilege (hak-hak istimewah) kaum perempuan sendiri.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Terkini

Honor PPK dan PPS Naik untuk Pemilu 2024

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:10 WIB

Berikut Tiga Nama Kandidat Capres Nasdem

Sabtu, 18 Juni 2022 | 14:26 WIB

Anies Baswedan Dilirik Nasdem untuk Jadi Capres

Minggu, 29 Mei 2022 | 13:20 WIB

Asnah Nakhodai DPD Partai Demokrat Kepri

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:27 WIB

PPP Tanjungpinang Gelar Silaturahmi Kader 2021-2026

Kamis, 30 Desember 2021 | 08:34 WIB

Emansipasi dan Pengarusutamaan Gender

Selasa, 21 Desember 2021 | 15:07 WIB

PAW DPRD Lingga, Simarito Gantikan Jimmy AT

Sabtu, 6 November 2021 | 06:36 WIB
X