Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB

- Rabu, 31 Maret 2021 | 16:13 WIB
(internet)
(internet)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Medan.

“Dari hasil pemeriksaan dari dokumen fisik ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa pengesahan KLB Deliserdang ditolak,” ujarnya saat jumpa pers secara virtual, Rabu (31/3/2021).

Yasonna beralasan, ada argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan pihak KLB Deliserdang. Oleh karena itu, kata dia Kemekumham tidak berwenang menilainya karena menjadi ranah pengadilan.

“Jika KLB Deliserdang merasa tidak sesuai UU Partai Politik silahkan digugat. Sejak awal kami sampaikan pemerintah bertindak objektif transparan memberikan keputusan dalam masalah partai politik ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, kubu AHY telah mendatangi kantor kemenkumham untuk melaporkan kegiatan KLB PD di Sibolangit, Sumatera Utara.

Saat itu, AHY menyatakan menolak pelaksanaan KLB karena berbagai pertimbangan salah satunya karena peserta KLB bukan dari pengurus PD yang memiliki suara sah dan tak sesuai dengan AD/ART partai. *

(sumber: okezone.com)

Editor: fery haluan

Terkini

Lima PAC PKB Batam Diganti Jelang Muscab

Minggu, 8 Agustus 2021 | 17:10 WIB

DPW PPP Kepri Mulai Atur Strategi untuk Pileg 2024

Rabu, 4 Agustus 2021 | 09:48 WIB

Tampilan Baru PKS, Lebih Nasionalis dan Milenial

Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:04 WIB

Partai Ummat Resmi Dideklarasikan Amien Rais

Kamis, 29 April 2021 | 13:55 WIB

AHY: Tak Ada Dualisme Demokrat

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:18 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:13 WIB

Muscab PKB se-Kepri Pada 20 Maret 2021 Ditunda

Sabtu, 13 Maret 2021 | 14:18 WIB
X