AHY: Tak Ada Dualisme Demokrat

- Rabu, 31 Maret 2021 | 16:18 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (internet)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (internet)

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak permohonan perubahan kepengurusan yang diajukan kubu Moeldoko.

Dengan demikian, menurut AHY tidak ada dualisme di internal partainya karena Kemenkumham tidak mengakui

"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat, saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Demokrat. Ketum yang sah adalah AHY," kata AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).

AHY mengatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. Menurut dia, putusan itu adalah kabar baik bukan hanya untuk Demokrat tapi untuk demokrasi di tanah air.

"Dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan seadilnya-adilnya," ujar dia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak perubahan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3).

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada struktur DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak " ujar Yasonna dalam keterangannya.

Yasonna juga tidak akan menerima jika kubu Moeldoko kembali mengajukan perubahan struktur kepengurusan serta AD/ART Demokrat.

Dia mengatakan bahwa kubu Moeldoko bisa menggugat AD/ART Partai Demokrat ke pengadilan. Yasonna tidak punya wewenang jika kubu Moeldoko merasa AD/ART yang sekarang tidak demokratis.

"Jika pihak KLB merasa AD/ART tak sesuai Undang-undang Parpol silakan digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum berlaku," kata dia. *

(sumber: cnnindonesia.com)

Editor: fery haluan

Terkini

Lima PAC PKB Batam Diganti Jelang Muscab

Minggu, 8 Agustus 2021 | 17:10 WIB

DPW PPP Kepri Mulai Atur Strategi untuk Pileg 2024

Rabu, 4 Agustus 2021 | 09:48 WIB

Tampilan Baru PKS, Lebih Nasionalis dan Milenial

Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:04 WIB

Partai Ummat Resmi Dideklarasikan Amien Rais

Kamis, 29 April 2021 | 13:55 WIB

AHY: Tak Ada Dualisme Demokrat

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:18 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:13 WIB

Muscab PKB se-Kepri Pada 20 Maret 2021 Ditunda

Sabtu, 13 Maret 2021 | 14:18 WIB
X