Pasca Pencopotan Suharso Sebagai Ketum, PPP Jadi Dua Kubu?

- Senin, 5 September 2022 | 16:49 WIB
Suharso Monoarfa (internet)
Suharso Monoarfa (internet)

Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan pucuk pimpinan partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akibat pencopotan itu kantor PPP yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, digeruduk sejumlah orang yang mengklaim sebagai pendukung Suharso Monoarfa pada Senin (5/9/2022) siang. Mereka memprotes dan menolak pencopotan Suharso dari jabatan ketua umum PPP.

"Kami meminta agar pencopotan terhadap Suharso Monoarfa dibatalkan, kita akan tetap mendukung PPP di bawah pimpinan Suharso," ujarnya dengan menggunakan pengeras suara, Senin (5/9/2022).

Pandangan berbeda justru dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan PPP Usman M Tokan. Ia menjelaskan keputusan Suharso dicopot sebagai Ketua Umum PPP didorong oleh Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.

Atas dasar itu, kata Usman, tiga majelis bersurat ke Suharso pada 22 dan 24 Agustus 2022. Dalam surat itu, dijelaskan desakan mundur Suharso lantaran selama kepemimpinan Menteri PPN/Bappenas itu terjadi kegaduhan dalam internal PPP. Namun, surat tersebut tak kunjung direspon oleh Suharso.

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman dilansir okezone.com, Senin (5/9/2022).

Selanjutnya, tiga pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP. Hingga akhirnya, partai berlambang Kakbah itu menggelar Muskernas di Banten. Dalam kegiatan itu, menyepakati Suharso mundur dari pucuk pimpinan partai.

Senada dengan Usman, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pencopotan itu didasari atas kesepakatan internal partai bahwa pengurus DPP PPP tak boleh rangkap jabatan di struktur pemerintahan.

"Jadi di PPP itu sudah lama ada diskusi, ada concern bahwa ada riak-riak itu iya. Yang menginginkan agar konsolidasi PPP sebagai partai itu bisa lebih dimasifkan, diintensifkan, ditingkatkan, dan itu kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tak merangkap di jajaran pemerintahan," kata Arsul di Senayan, Jakarta, Senin.

Halaman:

Editor: Feri Heryanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siapakah Bakal Cawapres Anies Baswedan?

Senin, 3 Oktober 2022 | 15:16 WIB

Honor PPK dan PPS Naik untuk Pemilu 2024

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:10 WIB

Berikut Tiga Nama Kandidat Capres Nasdem

Sabtu, 18 Juni 2022 | 14:26 WIB

Anies Baswedan Dilirik Nasdem untuk Jadi Capres

Minggu, 29 Mei 2022 | 13:20 WIB
X